Walikota Minta Pansus Dukung Ruislag SD 44

PANGKALPINANG, RN – Walikota Pangkalpinang, Zulkarnain Karim, meminta panitia khusus (Pansus) 9 DPRD Kota Pangkalpinang yang membawahi ruislag beberapa aset Pemkot Pangkalpinang pada 2011 dapat mendukung rencana ruislag Sekolah Dasar Negeri (SDN) 44 Pangkalpinang untuk pembangunan Kantor Kelurahan Pasar Padi. Sebab jika ruislag  tersebut gagal maka kedepannya Kelurahan Pasar Padi tidak akan memiliki kantor lurah sendiri dan terpaksa menyewa bangunan untuk dijadikan kantor.

“Saya dengar Pansus 9 DPRD tidak setuju ruislagnya, apa sebabnya saya tidak tahu alasannya. Saya berharap dinilai kembalilah oleh pansusnya. Daripada menyewa, kalau dapat punya kita lah. Sementara SD 44 itu aset kita yang tidak dipakai,” ujar Walikota kepada wartawan, Selasa (6/9).

Walikota mengungkapkan, usulan untuk membangun Kantor Lurah Pasar Padi melalui ruislag dengan SD 44 disebabkan Kantor Lurah Pasar Padi yang saat ini berada di lahan milik Sekolah Swadaya terancam digusur oleh pemilik sekolah swadaya.

“Sekolah itu bekerjasama dengan Hasan Bunaidi ingin menata sekolah dengan membangun gedung olahraga, akibatnya kantor lurah harus digusur. Sedangkan untuk mencari tempat saat ini agak susah maka jalan keluarnya SD 44 kita usulkan untuk di ruislag,” terang Zul, sapaan akrab Walikota.

Sebab, sambung Zul, SD 44 yang terletak di Kampung Bintang Pangkalpinang saat ini tidak lagi dipakai untuk aktivitas belajar mengajar dan sudah menjadi bangunan kosong. Apabila tidak dimanfaatkan dikhawatirkan akan diserobot oleh pihak lain atau terbengkalai tidak termanfaatkan.

“Kalau tidak dipakai nanti diserobot orang, maka kita ruislag untuk pembangunan kantor lurah. Nantinya dibangun di dekat kantor UPT Pasar yang telah dibangun oleh investor. Lalu di dekat itu ada sebidang tanah dan saya setuju sebidang tanah diambil dan dijadikan punya kita dan dibangun kantor lurah, orangnya bersedia membangun kantor lurah disitu. Mereka yang membangun. Tapi ada duit lebih lagi, bisa-bisa di sekolah dasar itu dapat dibangun dua kantor lurah yakni Kantor Lurah Pasar Padi dan Kampung Bintang,” jelas Zul.

Untuk itu, Zul berharap, Pansus 9 DPRD dapat mengkaji ruislag tersebut sebelum menentukan sikap untuk menolak atau mendukung. Sebab jika DPRD menolak dan disampaikan dalam rapat paripurna maka usulan ruislag baru dapat kembali diajukan pada keanggotaan DPRD periode selanjutnya yakni DPRD periode 2014-2019.

Sementara itu, Ketua Pansus 9 DPRD Kota Pangkalpinang, Bujang Darozy, mengaku Pansus 9 belum mengambil sikap untuk menolak atau mendukung rencana ruislag SD 44  tersebut sebab hingga kini hal tersebut masih dibahas oleh anggota pansus.

“Kami belum memutuskan apakah menolak atau mendukung karena pembahasan di pansus belum selesai,” katanya.

Hanya saja, ungkap politis PPP ini, berdasarkan penilaian ruislag secara ekonomis oleh tim independen yang dibentuk Pemkot Pangkalpinang, ruislag tersebut cenderung merugikan pemerintah daerah.

“Kami dengar demikian, pemkot merugi jika ruislag tersebut dilakukan,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Bujang, kepemilikan sekolah dasar 44 tersebut masih diteliti lebih jauh oleh pansus 9 sebab diinformasikan status kepemilikan lahan SDN 44 tersebut dimiliki oleh sebuah yayasan swasta.

“Keputusannya belum dapat kami pastikan, namun berdasarkan agenda DPRD pada bulan ini akan digelar rapat fraksi-fraksi membahas ruislag  ini,” tukasnya.

Namun ditambahkan dia, secara informal hampir 99 persen anggota DPRD Kota Pangkalpinang mengambil sikap menolak ruislag tersebut hanya saja sikap tersebut baru sebatas pembicaraan para wakil rakyat di lembaga legislatif dan belum menjadi sikap resmi pansus maupun fraksi-fraksi di DPRD. (rn10)